BRANGOL.NGAWIKAB.ID – Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Ngawi, Pemerintah Kabupaten Ngawi menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 14 tahun 2019 dan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Ngawi menggelar sosialisasi Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No.10 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan di Aula Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Acara dihadiri oleh Camat Karangjati, Kapolsek, Setda bagian Hukum, Kejaksaan Bagian Hukum, Dinas Kesehatan, Kepala Desa se-Kecamatan Karangjati, Rabu (04/11/2020).

BACA JUGA : DALANG KONDANG KI SENO NUGROHO MENINGGAL DUNIA

Melalui Bagian Hukum Setda Ngawi, Devi Y, SH. mensosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan tempat kerja, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, lingkungan belajar mengajar, fasilitas umum, dan angkutan umum.
“Kami mengawali sosialisasi kawasan tanpa rokok ini mulai dari lingkungan kerja atau kantor – kantor pemerintahan harus menyediakan kawasan untuk merokok, yang berisi info tentang bahaya merokok” ungkap Devi Y, SH.

BACA JUGA : Wakapolsek Karangjati Hadiri Penutupan Pendaftaran Balon Kades Brangol

Devi Y, SH menambahkan, sosialisasi ini ditekankan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi, utamanya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Desa harus mensosialisasikan Perbup 14/2019 ke masyarakat selanjutnya setelah sosialisasi akan ada sanksi bagi perokok di dalam kawasan tanpa rokok (KTR).

“Pemkab Ngawi akan menegakkan Perda Kawasan tanpa rokok dan ini dilakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat untuk menjalankan aturan tersebut,” jelasnya.

Sementara dari Kejaksaan, Dwi Febri, SH menambahkan, “setiap pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok dikenakan sanksi pidana, perokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR akan dipenjara 1 bulan atau denda 1 Juta sedangkan yang promosi dan mengiklankan rokok di area KTR di penjara 3 bulan, dan Kejaksaan sebagai eksekutor dari sanksi tersebut. Perokok diperbolehkan tetapi diatur karena rentan terjadi benturan kepentingan. Tegas Dwi Febri, SH (bas)

Share and Enjoy !

Shares