BRANGOL.NGAWIKAB.ID – Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Ngawi cukup menghawatirkan hingga beberapa kali Bupati Ngawi harus mengeluarkan surat khusus untuk menyikapinya.

Seperti Senin (18/1), Bupati Ngawi kembali menerbitkan surat kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa, Lurah, Pimpinan Pondok Pesantren dan Ketua Pengurus Tempat Ibadah se-Kabupaten Ngawi.

Surat Bupati sebagai tindak lanjut PPKM

Surat dengan Nomor 451/004 /404.013/2021 tersebut bersifat segera sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 Tanggal 9 Januari 2021, dan Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor 065/01 28/404 011/2021 Tanggal 9 Januari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Kabupaten Ngawi.

Dalam isi surat, disampaikan beberapa ketentuan pada pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pernikahan pernikahan sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan kegiatan keagamaan, ibadah di Pondok Pesantren dan Tempat Ibadah secara berjamaah / kolektif, baik rutin maupun insidental, harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin sesuai dengan ketentuan

Khusus untuk kegiatan berjamaah / kolektif, boleh dihadiri maksimal 50% dari kapasitas tempat

  1. Pelaksanaan pernikahan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk pelaksanaan akad pemikahan perkawinan, diharuskan untuk dilaksanakan di KUA setempat dengan dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang, yaitu 2 (dua) calon pengantin, orang tua pengantin dan 2 (dua) orang saksi, penghulu dan PPN.

b. Pelaksanaan akad pernikahan perkawinan harus dilaksanakan sesingkat mungkin dengan tanpa mengurangi kesempumaan akad pernikahan / perkawinan.

c. Tidak diperbolehkan mengadakan resepsi pernikahan / perkawinan sampai situasi dan kondisi benar-benar dinyatakan normal dan aman

Untuk ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi maupun Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan mengevaluasi lebih lanjut sesuai kondisi perkembangan pandemi Covid-19.

BACA JUGA :

Share and Enjoy !

Shares