BRANGOL.NGAWIKAB.ID – Gubernur Jawa Timur kembali mengeluarkan keputusan dengan Nomor 188/34/KPTS/013/2021 per tanggal 26 Januari 2020, Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019.

Keputusan tersebut atas pertimbangan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam keputusan ini, 18 kabupaten atau kota diwajibkan menerapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kabupaten dan kota tersebut meliputi :

a. Kota Surabaya;
b. Kabupaten Sidoarjo
c. Kabupaten Gresik
d. Kota Malang:
e. Kabupaten Malang:
f. Kota Batu;
g. Kota Madiun
h. Kabupaten Madiun;
i. Kabupaten Lamongan;
j. Kabupaten Ngawi;
k. Kabupaten Blitar;
l. Kabupaten Mojokerto:
m. Kota Mojokerto;
n. Kabupaten Nganjuk;
o. Kabupaten Kediri:
p. Kabupaten Magetan;
q. Kabupaten Ponorogo; dan
r. Kabupaten Trenggalek.

Sedang, PPKM dimaksud yaitu :

a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;

c. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan: makanan, minuman; energi: komunikasi dan teknologi Informasi keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan; konstruksi; industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; serta kebutuhan sehari hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

  1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen)) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
  2. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 20.00 WIB.

e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

f. mengizinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara;

h. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum sesuai kondisi wilayah masing-masing; dan

i. mengoptimalkan kembali posko satgas COVID-19 tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan desa.

Keputusan Gubernur juga memerintahkan kabupaten atau kota lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang bepotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU). dan tempat isolasi/karantina) sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota masing – masing.

Selanjutnya, kabupaten atau kota yang telah ditentukan tersebut, diperintahkan meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Untuk Kabupaten atau kota di Jawa Timur yang tidak termasuk dalam Peraturan gubernur dimaksud, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/34/KPTS/013/2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019 ini berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Pebruari 2021.

Share and Enjoy !

Shares