BRANGOL.NGAWIKAB.ID – Ada kabar terbaru, bahwa per 1 Februari, Pemerintah akan menerapkan pajak pembelian pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer. Hal ini usai terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucer pada (22/01) lalu.

Dengan demikian masyarakat beranggapan harus menyisihkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun melalui akun Instagram @smindrawati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga jual pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer karena selama ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sudah berjalan.

Berikut postingan penjelasan Menteri Keuangan melalui akun Instagram @smindrawati pada Sabtu, (30/01) dini hari :

PENJELASAN MENGENAI BERITA PEMAJAKAN ATAS PULSA/KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCHER.

(PMK 06/PMK.03/2021)

Ketentuan tersebut TIDAK BERPENGARUH TERHADAP HARGA PULSA/KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER.
Selama ini PPN dan PPH atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer SUDAH BERJALAN. JADI TIDAK ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER.
Ketentuan tersebut BERTUJUAN MENYERHANAKAN PENGENAAN PPN DAN PPH atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan Voucer, dan untuk MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM.
PENYERDAHANAAN PENGENAAN ADALA SEBAGAI BERIKUT:

1. PEMUNGUTAN PPN

a. Pulsa/kartu perdana

Dilakukan penyerdahanaan pemungutan PPN, sebatas sampai distributor tingkat II (server).

SEHINGGA DISTRIBUTOR TINGKAT PENGECER YANG MENJUAL KEPADA KONSUMEN AKHIR TIDAK PERLU MEMUNGUT PPN LAGI.

b. Token Listrik

PPN TIDAK DIKENAKAN ATAS NILAI TOKEN, namun hanya dikenakan atas JASA PENJUALAN/KOMISI yang diterima penjual.

c. Voucer

PPN TIDAK DIKENAKAN ATAS NILAI VOUCER – karena Voucer adalah Alat pembayaran setara dengan uang.

PPN hanya dikenakan atas JASA PENJUALAN/PEMASARAN berupa KOMISI atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPH Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer MERUPAKAN PAJAK DIMUKA BAGI DISTRIBUTOR/AGEN YANG DAPAT DIKREDITKAN (dikurangkan) dalam SPT Tahunanya.

JADI TIDAK BENAR ADA PUNGUTAN PAJAK BARU UNTUK PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN LISTRIK DAN VOUCER

PAJAK YANG ANDA BAYAR JUGA KEMBALI UNTUK RAKYAT DAN PEMBANGUNAN.

KALAU JENGKEL SAMA KORUPSI – MARI KITA BASMI BERSAMA..!

Pada postingan tersebut mendapat banyak komentar dari nitizen yang mendukung beliau.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021

Sumber : IG

Share and Enjoy !

Shares