BRANGOL.NGAWIKAB.ID – Bertempat di Aula Kecamatan Karangjati, telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat Kecamatan Karangjati yang dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta Kepala Desa Se-Kecamatan Karangjati, Selasa (02/03).

Camat Karangjati, Wahyu Sri Kuncoro, AP membuka rapat koordinasi bersama Kapolsek dan Kepala KUA. Rapat kali ini membahas dan menyikapi berita yang berkembang di masyarakat terkait hajatan pernikahan.

Viral berita di medsos screnshot dan video bahwa Bupati Ngawi mengizinkan hajatan dizona hijau dan kuning, terkait berita itu waktu koordinasi dengan para camat dipendopo Kabupaten, Bupati memberikan arahan tentang kelonggaran secara bertahap itu pun harus tetap protokol kesehatan, jam pelaksanaan boleh lebih lama tapi prokes harus ketat.

” Pelaksanaan ijab boleh dirumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ,yang harus disampaikan ke masyarakat di kelonggaran relaksasi ini tetap tidak mengabaikan prokes, insyaallah SE besok sudah keluar.” Terang Camat Karangjati.

Kapolsek Karangjati, AKP. Suyadi, SH. Menyampaikan musyawarah hari ini untuk menyikapi berita di medsos, berita di medsos itu bukan patokan buat acuan, untuk itu Forpimcam Karangjati harus mengambil langkah terkait hajatan, pada dasarnya dari Kapolres untuk menyikapi hal tersebut Polsek harus koordinasi dengan satuan gugus,,untuk hajatan kita bersifat preventif seperti new normal kemarin sesuai perbup no 15 teknisnya,masyarakat mengajukan surat ke gugus tugas, dari desa silahkan keluarkan izin, tapi pertimbangkan tentang hiburan yg berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Walau hiburan diperbolehkan oleh dinas pariwisata, harus selektif dalam mengeluarkan izin, mari bersama menjaga kesehatan masyarakat, untuk jam operasional kondusional, adapun jika Polsek keliling patroli hanya memberikan edukasi masyarakat tentang masker dan keramaian, semua ini selama menunggu SE keluar agar bisa mempunyai persepsi yg sama.” Tegas AKP. Suyadi, SH.

Namun yang perlu digaris bawahi adalah sebelum kegiatan dilaksanakan, pihak penyelenggara telah siap dengan sarana dan prasarana, SDM dan SOP pencegahan Covid-19 telah memadai maka gugus tugas dapat memberikan rekomendasi tidak berkeberatan.

Selanjutnya tergantung apakah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat tersebut mendapat ijin keramaian dari pihak berwenang atau tidak, sehingga sifat rekomendasi dari gugus tugas bukan serta merta mengijinkan kegiatan masyarakat tersebut.

Sementara itu Kepala KUA Karangjati, Prihadi menambahkan, ” Masalah akad nikah sejak pandemi aturan berbeda-beda ,diperbolehkan nikah di Kua, setelah itu turun peraturan Dirjen no 6 boleh dilaksanakan di luar KUA, tetapi tetap ada aturan pembatasan. Semua itu demi kebaikan bersama di tengah pandemi.” Pungkasnya.

BACA JUGA :

Share and Enjoy !

Shares