BRANGOL.NGAWIKAB.ID – Dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan tahun 2020. Inspektorat kabupaten Ngawi, melalui Camat Karangjati mengundang Kepala Desa untuk mendapatkan penjelasan teknis terkait pengawasan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2020, di aula Kecamatan Karangjati, Jumat (20/08)

Hadir dalam acara tersebut adalah sekretaris camat Karangjati yang mewakili camat Karangjati, dari Inspektorat Jaseman,S.STP.MSi selaku pembantu penanggung jawab,Candraningsih Tri W,SIP.MPA selaku pengendali teknis,Surawan,S.Sos.M.Si,selaku ketua Tim serta seluruh kepala desa se kecamatan karangjati.

Acara di buka oleh sekretaris camat Karangjati,Paryono Eko.S.SH. dalam sambutanya menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim pengawasan dari inspektorat dan para kepala desa.selanjutnya menekankan kepada para kepala desa untuk menyiapkan dokumen penatausahaan pengelolaan keuangan desa tahun 2020, tekannya.

Dalam kesempatan selanjutnya Jaseman S.STP.M.Si pembantu penanggungjawab dari inspektorat menjelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa tahun 2020 sempat tertunda karena masih dalam penerapan PPKM darurat,maka mohon untuk di maklumi. Insprktorat sebagai APIP (Aparatur Pengawas internal Pemerintah) tidak hanya bertugas mengawasi saja, akan tetapi juga melakukan pembinaan, sedangkan jadwal pengawasan akan dilaksanakan mulai pada tanggal 20 Agustus – 21 September 2021.

“sementara untuk tugas pengawasan tahun 2021 mengalami perubahan zonasi, kalau sebelumnya Kecamatan Karangjati masuk zona 1 sekarang masuk zona 2, ini semua diharapkan agar terjadi penyegaran bahwa teknis pengawasan pengelolaan keuangan desa tahun 2020 ini nantinya pemerintah desa diharapkan untuk mengirimkan dokumen pengelolaan keuangan desa melalui Kecamatan, paling lambat pada hari Senin (23/08) untuk kemudian dikirim ke kantor inspektorat.” jelas Jaseman yang pernah menjabat sekcam Karangjati ini.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Candraningsih Tri W,selaku pengendali teknis menyampaikan bahwa bagi desa yang pada tahun 2020 telah mendapatkan sample pengawasan,maka nantinya yang akan dilakukan pemeriksaan adalah SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 2, Dana Desa ( DD) tahap 2 dan 3 untuk 9 desa yang pada tahun 2020 sudah dilakukan pemeriksaan. Sedangkan 8 desa lainnya termasuk Rejuno ,akan dilakukan pengawasan untuk seluruh SPJ ADD dan DD dalam kurun waktu 1 tahun anggaran 2020. maka diharapkan kerjasamanya pemerintah desa agar secepatnya untuk mengirimkan dokumen SPJ ADD dan DD,sehingga kami akan segera menyusun jadwal pemeriksaan dan pengawasan baik secara administratif dan bukti fisik dilapangan.dalam pemeriksaan dokumen nantinya yang wajib dihadirkan adalah kepala desa,sekretaris desa,kaur keuangan serta kaur/ kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran ( PKA ) jika dibutuhkan.

BACA JUGA :

Share and Enjoy !

Shares